Wagub Aceh Buka Rakor MPU 2026, Tegaskan Peran Ulama Jaga Syariat dan Informasi
 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, SE membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Se AcehTahun 2026 dj Aula MPU Aceh, Aceh Besar. Selasa, 14 April 2026. Dok. Ist |
Wagub Aceh Fadhlullah buka Rakor MPU 2026, tekankan peran ulama jaga syariat dan luruskan informasi soal JKA.
KLIK CHANNELKU – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota se-Aceh, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atas terselenggaranya forum tersebut. Ia menilai rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah.
Menurutnya, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
“Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.
Perkuat Peran Strategis MPU di Aceh
Fadhlullah menilai tema rakor “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh” sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ia menegaskan bahwa kekhususan Aceh bukan hanya status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia berharap forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan begitu, setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Wagub juga menyoroti tantangan derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Dalam kondisi ini, ulama diharapkan berperan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
JKA Tetap Berjalan, Ulama Diminta Luruskan Informasi
Menanggapi isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran berdasarkan data sosial ekonomi yang lebih akurat.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan tetap terjamin,” jelasnya.
Ia pun mengharapkan dukungan para ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, guna menghindari kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Fadhlullah menegaskan, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam, serta berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan MPU.
Mengakhiri sambutannya, Wagub berharap rakor tersebut dapat melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan keumatan ke depan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya. [Anshori]
