Pascabanjir Aceh Utara, HRD Desak Normalisasi Krueng Pirak dan Perbaikan Irigasi Jamuan
.jpeg) |
| HRD mendorong normalisasi Krueng Pirak dan perbaikan Irigasi Jamuan di Aceh Utara untuk mengurangi banjir dan mendukung pertanian. Dok. Pemkab Aceh Utara |
KLIK CHANNELKU – Normalisasi Krueng Pirak dan pembenahan jaringan irigasi Jamuan menjadi dua kebutuhan infrastruktur yang didorong untuk segera ditangani di Kabupaten Aceh Utara. Kedua fasilitas tersebut dinilai penting untuk mengurangi ancaman banjir sekaligus menjaga produktivitas pertanian masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud atau HRD, saat melakukan kunjungan kerja reses ke Aceh Utara, Selasa (3/11/2026). Dalam agenda tersebut, ia meninjau sejumlah infrastruktur sumber daya air yang terdampak banjir dan longsor.
Kunjungan itu turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muhammad Ja'far, jajaran Muspika, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah Krueng Pirak, yang melintasi Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli. Untuk melihat kondisi sungai secara langsung, rombongan menyusuri alirannya menggunakan boat dan perahu karet.
Peninjauan tersebut difokuskan pada kondisi bantaran sungai yang selama ini kerap mengalami luapan ketika hujan turun. Persoalan ini menjadi perhatian karena berhubungan dengan risiko banjir yang mengancam kawasan sekitar.
Rombongan juga mendatangi Daerah Irigasi (D.I) Jamuan di Kecamatan Sawang. Jaringan irigasi ini memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian warga.
HRD berharap persoalan infrastruktur sumber daya air di Aceh Utara mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ia mendorong agar normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi dimasukkan dalam program prioritas melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
"Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat terkait pengendalian banjir dan perbaikan irigasi ini masuk dalam program prioritas Kementerian PUPR," ujar HRD.
Menurut dia, pembenahan kedua infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengendalian banjir sekaligus memastikan aktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu akibat persoalan ketersediaan air.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Muhammad Ja'far diharapkan mengawal proses koordinasi teknis dan administrasi dengan pemerintah pusat serta BWS Sumatera I.
Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.***
