Petani Aceh Masih Menanti Sawah Pulih, 16.276 Hektare Rusak Berat Belum Ditangani
 |
| 16.276 hektare sawah rusak berat di Aceh belum direhabilitasi. Gubernur Muzakir Manaf minta penanganan petani dipercepat. Dok. Ist |
KLIK CHANNELKU — Ribuan hektare sawah di Aceh yang rusak akibat bencana hidrometeorologi hingga kini belum seluruhnya kembali produktif. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat 16.276 hektare sawah rusak berat masih menunggu penanganan.
Kondisi itu terungkap setelah Staf Khusus Gubernur Aceh Junaidi menerima laporan masyarakat terkait lahan persawahan yang belum direhabilitasi di sejumlah kabupaten.
Laporan tersebut disertai dokumentasi kondisi sawah pada awal September 2026. Dalam dokumentasi itu terlihat sejumlah lahan mengering dan ditumbuhi semak belukar. Saluran irigasi juga masih tertimbun material yang dibawa banjir.
Aduan masyarakat datang dari Gampong Matang Seuping dan Gampong Tanjung Genteng di Aceh Tamiang, Gampong Rhieng Blang di Pidie Jaya, Titi Baroeh di Aceh Timur, serta Gampong Gelanggang Panah di Bireuen.
“Kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan lanjutan. Laporan ini sudah kami teruskan kepada Gubernur, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh,” kata Junaidi, Selasa (8/9/2026).
Menurut Junaidi, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena lahan yang rusak tidak hanya menghambat aktivitas pertanian, tetapi juga berdampak terhadap petani yang menggantungkan penghasilan dari sawah.
“Kami berharap percepatan penanganan ini benar-benar menjadi prioritas, karena dampaknya langsung dirasakan petani. Banyak lahan yang sudah tidak bisa ditanami sejak bencana terjadi. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami mendorong agar seluruh pihak mempercepat penanganan di lapangan,” kata Junaidi menambahkan.
Laporan masyarakat itu telah disampaikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur kemudian mengarahkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, untuk mempercepat penanganan petani yang terdampak bencana.
Muzakir meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mendukung pemulihan. Pemerintah kabupaten dan kota, TNI, serta kelompok tani juga diminta memperkuat kolaborasi dalam menangani lahan yang rusak.
Pemerintah Aceh juga diarahkan memperkuat komunikasi dengan Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat perhitungan kebutuhan rehabilitasi sawah yang terdampak.
Selain itu, Gubernur meminta pengiriman surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN. Kementerian Pertanian diminta melakukan kajian cepat mengenai perhitungan biaya rehabilitasi per hektare.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN diminta membantu mengidentifikasi dan memetakan batas lahan yang terdampak. Batas sejumlah lahan disebut sudah tidak terlihat akibat material bencana.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang ditargetkan selesai ditangani pada 2026.
Sementara untuk sawah dengan kerusakan berat, pemerintah masih harus menangani sekitar 16.276 hektare.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi
