Dewan Pers Belum Putuskan Lokasi dan Pelaksana HPN 2027, SMSI Usul Jakarta

Anggota Dewan Pers Abdul Manan. Dok. Ist

KLIK CHANNELKU — Dewan Pers hingga Rabu malam, 2 September 2026, belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian itu disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Dalam pertemuan itu, PWI memaparkan kesiapan organisasinya untuk menjadi pelaksana HPN 2027.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan final mengenai penyelenggaraan HPN 2027.

Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan forum untuk mendengarkan pandangan PWI sekaligus membahas aspirasi konstituen Dewan Pers lainnya. PWI sebelumnya tidak hadir dalam pertemuan yang membahas HPN.

Abdul Manan mengatakan PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki posisi historis untuk menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN karena peringatan tersebut berkaitan erat dengan sejarah PWI.

Namun, pelaksanaan HPN nantinya diharapkan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

"Menurut saya, pangkal soalnya 'kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini 'kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP," ujar Abdul Manan.

Dia memahami apabila PWI menginginkan pola penyelenggaraan HPN tetap seperti yang selama ini berjalan. Namun, menurut Abdul Manan, sejumlah konstituen Dewan Pers menginginkan perubahan karena pelaksanaan HPN selama ini dinilai belum memenuhi harapan semua pihak.

Menurut dia, agenda HPN selama ini lebih banyak diisi kegiatan satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut membuat sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.

Abdul Manan menilai perubahan terhadap pola yang telah berlangsung selama puluhan tahun memang tidak mudah. Namun, persoalan tersebut perlu diselesaikan agar makna HPN sebagai perayaan seluruh komunitas pers tidak semakin berkurang.

Ia juga menyinggung Keputusan Presiden tentang HPN yang selama ini dianggap PWI sebagai dasar bagi organisasi tersebut untuk menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN.

Menurut Abdul Manan, jika melihat substansi Keputusan Presiden tersebut, aturan itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional dan tidak memberikan mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai penyelenggara.

Karena itu, salah satu anggota Dewan Pers mengusulkan revisi Keputusan Presiden tentang HPN.

"Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya," tambahnya.

Setelah mendengarkan pandangan PWI, Dewan Pers akan berkomunikasi dengan konstituen lainnya. Keputusan akhir nantinya akan ditetapkan melalui rapat pleno Dewan Pers.

Menurut Abdul Manan, rapat pleno tersebut akan menjadi dasar sikap Dewan Pers ketika pemerintah, organisasi pers maupun perusahaan pers menanyakan mengenai penyelenggaraan HPN 2027.

"Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini," tegas Abdul Manan.

Dewan Pers Tegaskan Belum Ada Penetapan

Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

"Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN," kata Jazuli.

Hal serupa disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Menurut dia, Dewan Pers baru mengundang PWI untuk membahas penyelenggaraan HPN 2027.

"Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN," ujar Niken.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga memastikan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

"Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen," jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang turut membenarkan bahwa belum ada rapat bersama seluruh konstituen Dewan Pers untuk menetapkan lokasi dan pelaksana HPN 2027.

Dalam percakapannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, Bli Komang meminta seluruh pihak menunggu proses pembahasan di Dewan Pers.

"Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut," ujar Bli Komang.

Dengan demikian, proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

SMSI Usulkan HPN 2027 Digelar di Jakarta

Di tengah belum adanya keputusan Dewan Pers, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI di Jakarta pada Rabu malam.

Rapat tersebut membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027. Dalam forum itu, SMSI mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh elemen pers tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menunggu keputusan resmi Dewan Pers.

"Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers," kata Makali.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kemungkinan usulan SMSI tersebut, khususnya pelaksanaan HPN 2027 di Jakarta, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungannya.

"AMSI siap dukung SMSI," ujarnya.

Hingga Rabu malam, belum ada keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Dewan Pers selanjutnya akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.

Proses tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan pola penyelenggaraan HPN 2027 yang dapat melibatkan seluruh unsur komunitas pers.

Adapun usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta telah mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan mendukung usulan tersebut.***

Editor : Tim Redaksi