Sidak SPBU Banda Aceh Temukan QR Barcode Tak Sesuai, Pemprov Minta Pertamina Benahi Layanan
 |
| Rapat koordinasi terkait SPBU dan BBM di Provinsi Aceh. Jumat, 31 Juli 2026. Dok. Ist |
KLIK CHANNELKU – Pemerintah Aceh menemukan dugaan ketidaksesuaian penggunaan QR Barcode Subsidi Tepat saat inspeksi mendadak (sidak) di dua SPBU di Banda Aceh. Di saat yang sama, pemerintah juga menilai lambatnya sistem pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab antrean panjang BBM bersubsidi.
Temuan tersebut diperoleh tim gabungan yang terdiri atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda Aceh, serta Polda Aceh saat melakukan sidak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, Kamis, 30 Juli 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan tim menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.
"Di SPBU Jeulingke dan Lambhuk ditemukan beberapa kendaraan yang menunjukkan QR Barcode Subsidi Tepat tidak sesuai dengan nomor polisi," kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat, 31 Juli 2026.
Selain itu, tim juga mencatat kejadian tidak biasa di SPBU Lambhuk. Saat petugas tiba untuk melakukan pemeriksaan, sejumlah kendaraan yang sebelumnya mengantre justru keluar meninggalkan lokasi.
Pemerintah Aceh belum menyimpulkan penyebab kendaraan tersebut membubarkan antrean. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Di luar temuan lapangan, hasil evaluasi Pemerintah Aceh menunjukkan antrean panjang di SPBU tidak semata-mata dipicu persoalan pasokan BBM.
Tim evaluasi yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, menilai sistem pelayanan di SPBU turut memperlambat proses pengisian.
Berdasarkan hasil evaluasi, satu dispenser yang memiliki empat nozzle umumnya hanya dilayani satu hingga dua operator. Petugas yang sama harus memeriksa QR Barcode Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi kendaraan, melakukan pengisian BBM, hingga menyelesaikan transaksi pembayaran.
Menurut Pemerintah Aceh, pola pelayanan tersebut menyebabkan waktu layanan setiap kendaraan menjadi lebih lama sehingga antrean mudah mengular, terutama pada jam-jam sibuk.
Temuan itu telah disampaikan kepada Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Aceh pada 23 Juli 2026 yang juga dihadiri Hiswana Migas Aceh.
Pemerintah Aceh meminta Pertamina segera melakukan perbaikan pelayanan mulai Agustus 2026. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain menambah petugas di setiap dispenser, menempatkan petugas pemeriksa QR Code sebelum kendaraan masuk ke pompa, menetapkan standar waktu pelayanan, serta menambah personel pada jam-jam sibuk.
Selain pembenahan pelayanan, Pemerintah Aceh mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab antrean BBM, yakni persoalan distribusi, tingginya permintaan, dan operasional SPBU.
Untuk aspek distribusi, kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan pasokan, keterbatasan armada pengangkut, dan gangguan cuaca. Sementara dari sisi permintaan terdapat peningkatan mobilitas masyarakat, dugaan panic buying, kendaraan dari luar daerah, serta indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Aceh menyampaikan kepada Pemerintah Aceh bahwa stok BBM di Aceh masih dalam kondisi aman.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah mengirim surat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi.***
