Mualem Ajak Warga Rawat Perdamaian Aceh, Ampon Man Soroti Revisi UUPA

Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) saat berjumpa dengan Gubernur Aceh. Jumat, 14 Agustus 2026. Dok. Ist

KLIK CHANNELKU – Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga perdamaian yang telah terbangun selama 21 tahun. Perdamaian tersebut dinilai harus terus dirawat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Kamis (14 Agustus 2026).

Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man mengatakan, pesan tersebut disampaikan Mualem melalui sebuah video dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21.

“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man yang juga adalah salah satu tokoh perdamaian Aceh.

Menurut Ampon Man, Mualem juga mengajak semua pihak berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.

“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man.

Ampon Man mengatakan, peringatan Hari Damai Aceh setiap 15 Agustus merupakan momentum untuk mengenang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, sebagai bagian penting dari proses mengakhiri konflik Aceh.

Menurut Ampon Man, kesepakatan damai tersebut tidak sekadar mengakhiri konflik bersenjata, tetapi menjadi awal bagi Aceh untuk menata masa depannya.

“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man.

Ia melanjutkan, perdamaian juga memberikan ruang bagi Aceh untuk membangun pemerintahan dan kehidupan politik yang sesuai dengan kekhususan daerah.

“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”

Perdamaian Aceh dan Dinamika Politik

Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian Aceh tidak selalu berjalan mulus. Di satu sisi, pembangunan Aceh terus berjalan dan diperkuat dengan sejumlah sistem politik baru.

“Seperti keberadaan lembaga wali nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.

Di sisi lain, dinamika hubungan politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh turut mewarnai perjalanan perdamaian. Persoalan politik di tingkat lokal juga menjadi bagian dari proses tersebut.

“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.

Ia menilai tantangan ke depan bukan lagi sekadar bagaimana memperingati Hari Damai Aceh, melainkan memastikan nilai-nilai perdamaian hadir dalam kebijakan dan kehidupan masyarakat.

“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.

Menurut Ampon Man, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu hal yang ditunggu untuk melihat sejauh mana cita-cita perdamaian dapat diterjemahkan dalam kehidupan Aceh setelah 21 tahun MoU Helsinki.***

Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi