Kartel Haji Dibongkar, Wamenhaj Ancam Cabut Izin KBIHU
Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026). Dok. Kemenhaj RI
Wamenhaj Dahnil Anzar bongkar dugaan penipuan badal haji dan DAM Rp1,4 miliar, ancam cabut izin KBIHU dan proses pidana.
KLIK CHANNELKU – Pemerintah mulai bergerak membongkar dugaan praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang disebut telah merugikan banyak jemaah Indonesia. Nilai transaksi yang terungkap mencapai sekitar Rp1,4 miliar dan diduga melibatkan oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang bekerja sama dengan pihak mukimin di Arab Saudi.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026).
Kasus yang menjadi sorotan utama adalah dugaan penipuan layanan badal haji bagi sekitar 140 orang dengan tarif sekitar Rp10 juta per jemaah. Menurut Dahnil, angka tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya resmi yang berlaku di Arab Saudi.
“Badal haji itu jelas penipuan. Karena untuk haji dakhili yang berlaku untuk masyarakat setempat saja, per orang sekitar Rp40 jutaan. Jadi tidak mungkin badal haji bertarif Rp10 juta per orang. Pasti ini penipuan,” tegas Dahnil.
Ia mengungkapkan, tim pelindungan jemaah bersama KJRI telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat. Pemerintah juga menerima sejumlah laporan dari jemaah yang merasa dirugikan.
“Sudah banyak jemaah kita yang menjadi korban. Oknumnya adalah KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin. Tadi malam sudah kita interogasi,” ungkapnya.
Selain praktik badal haji, pemerintah juga menemukan dugaan penyimpangan pembayaran DAM. Dalam skema tersebut, jemaah dikenakan biaya sebesar 720 riyal, namun dana yang diterima tidak seluruhnya disalurkan melalui mekanisme resmi.
“DAM itu salah satu yang mandatory atau wajib. Kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka, jemaah ditarifkan 720 riyal, namun tidak disetorkan ke Adahi. Mereka membeli melalui mukimin dengan harga sekitar 400-an riyal, lalu sisanya diambil untuk mereka,” jelas Dahnil.
Kasus ini mulai terkuak setelah sejumlah jemaah mempertanyakan tidak adanya receipt atau bukti pembayaran resmi dari Adahi. Dari pengaduan tersebut, tim melakukan penelusuran dan menemukan indikasi pelanggaran yang lebih luas.
“Cukup banyak yang dirugikan, dan ini berangkat dari pengaduan jemaah yang tidak menerima receipt atau tanda terima dari Adahi,” ujarnya.
Pemerintah memastikan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ibadah haji untuk meraup keuntungan pribadi. Dahnil menegaskan, sanksi administratif hingga pidana tengah disiapkan terhadap pihak yang terbukti bersalah.
“Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air,” tegasnya.
Nama-nama KBIHU yang diduga terlibat akan diumumkan secara resmi setelah proses pendalaman dan verifikasi selesai dilakukan oleh tim terkait.
“Besok tim jubir, Direktorat Jenderal Pengendalian, Irjen, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan secara resmi dan detail mana saja KBIHU yang terlibat,” kata Dahnil.
Di tengah pengungkapan kasus tersebut, Dahnil juga melontarkan kritik keras terhadap praktik-praktik yang selama ini berkembang dalam tata kelola haji. Ia menyebut adanya kelompok yang selama bertahun-tahun mengambil keuntungan dari jemaah dengan memanfaatkan celah sistem.
“Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas,” katanya.
Menurut Dahnil, dugaan penipuan ini menjadi ironi karena dilakukan oleh pihak yang memahami aspek agama dan fikih. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh agar penyelenggaraan haji berjalan lebih bersih dan berintegritas.
“Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini. Kita akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pelepasan jemaah Kloter KNO 7, Dahnil turut mendoakan agar seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat dan membawa kemabruran sebagai bekal kehidupan setelah menunaikan rukun Islam kelima.
“Saya berharap jemaah haji membawa oleh-oleh yang kekal, yaitu haji yang mabrur. Semoga peradaban kita semakin membaik dan semoga perjalanan jemaah lancar. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari pihak maskapai, semoga tidak ada kendala teknis lagi,” tutupnya.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi
