BREAKING NEWS

Wagub Aceh Perkuat Gerakan Antikorupsi

Daftar Isi Konten [Tampil]
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026). Dok. Ist

Wagub Aceh Fadhlullah membuka Rakor Pencegahan Korupsi bersama KPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan bersih.

KLIK CHANNELKU – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah SKPA terkait.

Dalam arahannya, Fadhlullah menegaskan korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus dihadapi bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, langkah pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan sistem pengawasan.

Menurutnya, komitmen moral, integritas, dan kesadaran seluruh elemen pemerintahan menjadi faktor utama dalam membangun tata kelola yang bersih dan transparan.

“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Wagub Fadhlullah.

Ia menambahkan, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Program tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur dan sistematis.

Rangkaian rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan serta diskusi mengenai penguatan pencegahan korupsi di daerah. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Aceh berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara KPK RI dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel di Aceh.***


Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image