Wagub Aceh Genjot Rehab Pascabencana
 |
| Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026). Dok. Ist |
Wagub Aceh Fadhlullah minta daerah percepat validasi data dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
KLIK CHANNELKU - Pemerintah Aceh terus mempercepat proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Dr. Imran dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta diikuti secara virtual oleh pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah lembaga di Aceh.
Dalam rapat itu, pemerintah membahas berbagai kendala yang masih menghambat proses transisi pemulihan pascabencana, mulai dari persoalan sinkronisasi data hingga percepatan bantuan untuk masyarakat terdampak.
Beberapa persoalan utama yang menjadi sorotan yakni validasi data BNBA, huntap, jadup, serta data kerusakan antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian/lembaga yang dinilai belum sepenuhnya sinkron.
Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga disebut masih membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Tak hanya itu, penyelesaian hunian tetap (huntap), hunian sementara (huntara), hingga bantuan bagi masyarakat terdampak juga masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima, serta keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Dalam arahannya, Fadhlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menyelesaikan validasi seluruh data kebencanaan agar tidak terjadi perbedaan angka antarinstansi.
Wagub Aceh juga meminta daerah menerapkan sistem satu data dan satu pintu pelaporan guna mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.
“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawal koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar penanganan tidak terhambat persoalan administrasi maupun kewenangan.
Menurutnya, penggunaan tambahan anggaran TKD harus difokuskan untuk pemulihan pascabencana sesuai kebutuhan masyarakat terdampak dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Fadhlullah menegaskan layanan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama terkait hunian, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, listrik, irigasi, hingga bantuan ekonomi masyarakat terdampak bencana.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi
