SPM Pascabencana Aceh Diperkuat

Pemerintah Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh menggelar Lokakarya dan Bimbingan Teknis Pendataan serta Penghitungan Target Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I di Lhokseumawe, 21–22 Mei 2026. Dok. Ist

Pemprov Aceh gelar bimtek SPM pascabencana di Lhokseumawe untuk memperkuat layanan dasar bagi warga terdampak bencana.

KLIK CHANNELKU - Pemerintah Aceh melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh menggelar Lokakarya dan Bimbingan Teknis Pendataan serta Penghitungan Target Kebutuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pascabencana Regional I di Lhokseumawe, 21–22 Mei 2026.

Kegiatan selama dua hari itu diikuti 50 peserta dari 10 kabupaten/kota di Regional I Aceh. Peserta berasal dari unsur Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa), serta Bagian Pemerintahan kabupaten/kota.

Sejumlah perwakilan SKPA juga turut hadir, di antaranya Bappeda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Inspektorat Aceh, hingga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari program SKALA, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Dr. Bob Mizwar, SSTP, M.Si., mengatakan kegiatan ini penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dasar, terutama di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025.

“Bencana hidrometeorologi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara,” ujar Bob Mizwar.

Menurutnya, pemenuhan SPM pascabencana menjadi tanggung jawab bersama yang harus ditangani melalui perencanaan cepat dan berbasis data akurat. Pemerintah daerah diminta memastikan pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat rentan dan korban bencana.

Melalui lokakarya tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan target penerima layanan SPM Tahun Anggaran 2026, memetakan prioritas sasaran Tahun Anggaran 2027, hingga menyusun data capaian SPM yang realistis sesuai kemampuan anggaran daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas Tim Penerapan SPM dalam pengisian Format I dan Format II secara tepat dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, Bob Mizwar menyebut Kabupaten Bener Meriah menjadi daerah dengan capaian realisasi anggaran SPM tertinggi di Aceh, yakni sebesar 41,57 persen.

Sementara untuk pelaporan SPM Triwulan I Tahun 2026, capaian tertinggi diraih Kota Langsa dengan nilai 69,46 persen.

Meski demikian, masih ada sejumlah kabupaten/kota yang belum menyampaikan laporan SPM Triwulan I Tahun 2026. Pemerintah Aceh meminta seluruh daerah segera menuntaskan pelaporan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan pelayanan dasar.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan forum ini untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan langkah konkret di daerah masing-masing,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.***

Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi