Wali Nanggroe Bahas Kisruh Pergub JKA

Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Penyelenggaraan dan Keberlanjutan JKA yang berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Selasa (19/5/2026). Dok. Ist

Wali Nanggroe minta penjelasan Pergub JKA, Pemerintah Aceh pastikan aturan dicabut demi menjaga stabilitas publik.

KLIK CHANNELKU – Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar meminta penjelasan langsung kepada Pemerintah Aceh terkait penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda terkait Penyelenggaraan dan Keberlanjutan JKA yang berlangsung di Pendopo Wali Nanggroe, Selasa (19/5/2026).

Dalam forum itu, Malik Mahmud juga meminta berbagai pihak menyampaikan laporan terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Penjelasan diminta dari unsur Polda Aceh, Kabinda Aceh, tokoh agama hingga akademisi.

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menjelaskan bahwa pergub tersebut diterbitkan bukan untuk mengurangi layanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai langkah penyesuaian data penerima manfaat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tujuan pergub ini adalah menata ulang data berdasarkan DTSEN. Data ini ditetapkan presiden dan semua lembaga harus mengacu pada data ini. Ada empat provinsi yang juga mengacu pada data tersebut,” kata M Nasir.

Ia mengatakan, Pemerintah Aceh juga menghadapi keterbatasan fiskal sehingga perlu melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, sebagian besar anggaran yang diterima daerah telah memiliki alokasi khusus dan tidak dapat digunakan secara bebas.

Namun demikian, setelah melalui evaluasi dan berbagai pertimbangan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memutuskan mencabut pergub tersebut. Pemerintah Aceh selanjutnya akan menerbitkan pergub baru untuk menghentikan aturan JKA yang sebelumnya diterapkan.

Sementara itu, Wali Nanggroe menegaskan persoalan JKA bukan sekadar administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“JKA bukan hanya soal administrasi anggaran. Saya harap semua aspirasi ditampung dan pemerintah harus hadir menjaga stabilitas daerah serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah,” kata Malik Mahmud.

Dalam rapat tersebut, Malik Mahmud turut mengingatkan sejarah panjang perjuangan Aceh mulai dari masa peperangan, penjajahan hingga konflik bersenjata. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran penting agar seluruh pihak menjaga kekompakan dan stabilitas Aceh melalui komunikasi yang baik serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.***

Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi