Wamenag Desak Kemenag Benahi Sistem Digital, Satu Aplikasi Ditargetkan Layani Semua Kebutuhan Publik
![]() |
| Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i. Dok. Kemenag RI |
Wamenag Desak Kemenag Benahi Sistem Digital, Satu Aplikasi Ditargetkan Layani Semua Kebutuhan Publik
KILASACEH.COM – Kementerian Agama (Kemenag) diminta mengubah pola pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi ke dalam satu sistem digital. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses seluruh kebutuhan layanan tanpa harus berpindah-pindah platform atau mencari unit kerja yang berwenang.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i menegaskan, teknologi informasi harus menjadi solusi untuk memangkas kerumitan birokrasi. Karena itu, pengembangan layanan digital Kemenag perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penambahan aplikasi.
“Masyarakat tidak perlu memahami struktur birokrasi Kementerian Agama untuk mendapatkan layanan. Cukup melalui satu pintu, masyarakat harus bisa mengakses informasi, menyampaikan pertanyaan, berkonsultasi, dan mendapatkan kepastian tindak lanjut,” tegas Wamenag dalam Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Agama Tahun 2026, Selasa (17/11/2026).
Syafi'i mengatakan, keberhasilan digitalisasi harus dilihat dari perubahan nyata dalam proses pelayanan. Teknologi yang dikembangkan pemerintah harus mampu mempercepat proses administrasi, menyatukan informasi, dan mempermudah masyarakat memperoleh hak pelayanan.
“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan banyaknya aplikasi yang kita miliki, melainkan sejauh mana teknologi memudahkan birokrasi, menyatukan data, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung perubahan tersebut, ia meminta Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) membangun satu dashboard pelayanan publik yang terhubung dengan seluruh unit eselon I Kemenag.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan dalam satu kanal, termasuk informasi pernikahan, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), zakat, wakaf, pesantren, pendidikan keagamaan, perizinan, serta layanan keagamaan lainnya.
Wamenag turut menekankan pentingnya mengoptimalkan Pusaka Super Apps sebagai pintu masuk utama pelayanan digital. Menurutnya, pemanfaatan aplikasi tersebut harus diperluas agar tidak hanya menjadi sarana absensi aparatur dan penyampaian informasi.
“Integrasikan layanan digital agar masyarakat dan aparatur tidak kebingungan dengan banyaknya kanal pelayanan. Utamakan manfaat dan kemudahan penggunaan,” pesannya.
Di luar persoalan layanan, Syafi'i juga meminta pembenahan serius terhadap tata kelola data di lingkungan Kemenag. Ia menilai perbedaan data antarunit kerja dapat memengaruhi kualitas perencanaan program dan ketepatan pengambilan keputusan.
Karena itu, seluruh unit diminta mengakhiri ego sektoral dan memastikan informasi yang dikelola memiliki standar serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Akhiri ego sektoral dan perbedaan data antarunit kerja,” tegasnya.
Penguatan tata kelola data tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026. Melalui regulasi ini, pengelolaan informasi di lingkungan Kemenag didorong agar terkoordinasi dengan Pusdatin sehingga data resmi dapat disajikan secara konsisten.
“Data harus menjadi dasar perencanaan program, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi,” ujarnya.
Syafi'i juga meminta Pusdatin menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, terutama dalam memastikan keseragaman format, akurasi informasi, dan kesiapan integrasi data dari seluruh unit kerja.
“Pusdatin bukan sekadar unit pendukung administrasi, melainkan institusi strategis yang menentukan keberhasilan transformasi birokrasi Kementerian Agama,” katanya.
Ia menambahkan, pembenahan sistem digital harus disertai target yang terukur. Setiap program perlu memiliki penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan tenggat waktu pelaksanaan. Evaluasi berkala juga harus menjadi bagian dari pengawasan agar kendala tidak berlarut-larut.
“Pastikan setiap program menghasilkan perubahan nyata dan terukur,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Pusdatin Kementerian Agama Abdul Rouf mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan empat fokus pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sepanjang 2026.
Keempat prioritas tersebut mencakup penyederhanaan aplikasi, penerapan Satu Data Kementerian Agama, penguatan infrastruktur jaringan, serta peningkatan keamanan siber.
Dalam pengembangan aplikasi, Pusdatin telah melakukan sejumlah langkah integrasi layanan. Penguatan super app juga diarahkan pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu masyarakat menemukan informasi secara lebih cepat.
“Nah, ini sudah kita coba untuk bagaimana memperkuat super app itu berbasis AI,” ungkap Kepala Pusdatin.
Pada program Satu Data Kementerian Agama, Pusdatin melanjutkan upaya penerapan PMA Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar pengelolaan data terpadu.
Sementara itu, pengembangan infrastruktur masih terkendala keterbatasan perangkat dan anggaran. Abdul Rouf menjelaskan, sebagian besar server yang digunakan Kemenag telah berusia lebih dari lima tahun sehingga memerlukan perhatian dalam pembaruan infrastruktur.
Untuk mengantisipasi ancaman digital, Pusdatin juga memperkuat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan perlindungan sistem informasi Kemenag dari potensi serangan siber.
Empat agenda tersebut menjadi dasar penguatan transformasi digital Kementerian Agama pada 2026. Pemerintah diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem yang terhubung secara teknis, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang lebih sederhana bagi masyarakat.***
Reporter : Heri ‖ Editor : Tim Redaksi

