BREAKING NEWS

Kasus Dugaan Pemukulan Santri di Pangandaran, Kemenag Kawal Pemulihan dan Proses Hukum TNI

Daftar Isi Konten [Tampil]
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said. Dok. Kemenag RI

Kemenag kawal pemulihan psikologis santri Ponpes Nurul Bayan di Pangandaran setelah dugaan pemukulan oleh oknum anggota TNI.

KLIK CHANNELKU – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pendampingan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, terus berlanjut setelah muncul dugaan kekerasan yang melibatkan seorang anggota TNI. Selain memberikan dukungan psikologis, Kemenag juga mengawal proses hukum terhadap terduga pelaku.

Langkah tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pesantren Kemenag bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran melalui pemeriksaan psikologis pada Selasa (17/11/2026). 

Pemeriksaan berlangsung di lingkungan pesantren dengan melibatkan psikolog dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Pangandaran.

Psikolog melakukan asesmen terhadap santri yang diduga menjadi korban maupun mereka yang menyaksikan kejadian. Kegiatan ini didampingi Kepala Subtim Kesantrian Ditjen Pesantren Kemenag sekaligus anggota Satgas Pesantren Ramah Anak, Fadhly Azhar, yang datang dari Jakarta.

Berdasarkan hasil sementara, kondisi psikologis para korban dan saksi dinilai cukup aman dan memadai. Meski demikian, psikolog menyarankan pengelola pesantren memperkuat sistem keamanan serta memperbaiki tata tertib untuk mencegah kejadian serupa.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga memastikan kondisi para santri mendapat perhatian setelah peristiwa tersebut.

"Keselamatan dan pemulihan santri adalah prioritas kami. Sejak laporan ini kami terima, Kemenag langsung bergerak dari pusat hingga daerah. Kami berterima kasih kepada DKBP3A dan UPTD PPA Kabupaten Pangandaran yang sigap bersinergi, sehingga para santri dapat segera menjalani pemeriksaan psikologis di lingkungan pesantren, tempat mereka merasa aman," ujar Basnang Said, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan Kemenag menghormati proses hukum yang ditangani Polisi Militer dan akan terus memantau perkembangannya. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap anak tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan mana pun.

"Kami menghormati dan akan terus mengawal proses hukum yang kini ditangani Polisi Militer, dan kami percaya proses itu berjalan profesional dan transparan. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terhadap anak, siapa pun pelakunya. Pesantren harus tetap menjadi tempat yang aman bagi santri untuk belajar dan tumbuh," lanjutnya.

Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren, Yusi Damayanti, menjelaskan bahwa asesmen psikologis menjadi bagian awal dari proses pendampingan jangka panjang. Kemenag akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan kebutuhan para santri tetap terpenuhi.

"Pemeriksaan psikologis hari ini bukan akhir dari pendampingan. Kami akan terus berkoordinasi dengan DKBP3A, UPTD PPA, dan Kankemenag Pangandaran untuk memantau kondisi para santri, termasuk menindaklanjuti rekomendasi psikolog terkait penguatan keamanan dan tata tertib pondok," kata Yusi.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pesantren.

"Perlindungan santri tidak bisa dikerjakan sendiri. Sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, layanan perlindungan anak, dan pesantren adalah kunci agar penanganan berjalan cepat dan berpihak pada korban," tuturnya.

Peristiwa yang menjadi perhatian tersebut diduga berlangsung pada 11 November 2026 sekitar pukul 23.40 WIB. Seorang anggota TNI berinisial Serda HCB dari Yon TP 336/Merak Sakti diduga memukul sejumlah santri yang sedang menjalankan piket malam menggunakan selang.

Setelah itu, terduga pelaku disebut masuk ke lingkungan pesantren dan kembali melakukan pemukulan terhadap sejumlah santri lainnya.

Pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut kepada jajaran batalyon pada 12 November 2026. Kedua pihak kemudian menyepakati agar perkara diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Terduga pelaku selanjutnya ditangani Polisi Militer dan kini ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut.

Penanganan kasus juga melibatkan pemerintah daerah. Pada 13 November 2026, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kemenag Kabupaten Pangandaran mendampingi Bupati Pangandaran, Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, serta Camat Cimerak mengunjungi pesantren untuk memperoleh keterangan langsung mengenai kejadian tersebut.

Sehari berikutnya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, Asep Barhia, bersama Kasi Pakis dan Kasi Bimas Islam melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Nurul Bayan. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak Kemenag berkoordinasi dengan DKBP3A untuk menghadirkan layanan pendampingan psikologis bagi para santri.

Koordinasi kembali berlangsung pada 16 November 2026 melalui pertemuan dengan Kepala DKBP3A Agus Maliana, Kepala UPTD PPA Yosep Nurdiana, dan Kepala Bidang PPPA Rini Veriany. Karena para santri sedang menjalani pemeriksaan di Polisi Militer Pangandaran, pemeriksaan psikologis akhirnya dijadwalkan pada 17 November 2026.

Dalam kunjungannya ke Pangandaran, Fadhly Azhar juga menemui Wakil Komandan Yon TP 336/Merak Sakti. Pihak batalyon menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya dan memastikan Serda HCB tidak akan kembali bertugas di wilayah tersebut.

Batalyon juga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Pengadilan Militer. Laporan kasus tersebut telah diteruskan hingga Denpom Garut, Polisi Militer Kodam (Pomdam), dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kemenag menyatakan akan mengawal proses tersebut agar terduga pelaku mendapatkan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pengurus Pondok Pesantren Nurul Bayan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Polisi Militer. Mereka berharap penanganan perkara berlangsung profesional, transparan, dan sesuai aturan.***


Reporter : Heri ‖ Editor : Tim Redaksi

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image

Kirim Berita Anda

Kirimkan naskah berita beserta persyaratan identitas untuk diperiksa oleh redaksi KLIK CHANNELKU.

📲 KIRIM BERITA VIA WHATSAPP