Aceh Bidik Kemiskinan 6 Persen, Dana Otsus Jadi Tumpuan
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun ikuti apel bersama Gubernur dan Wagub Aceh. Dok. Ist
Sekda Aceh M Nasir menegaskan Dana Otsus berperan besar menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan mendorong hilirisasi.
KLIK CHANNELKU – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menegaskan Dana Otonomi Khusus (Otsus) masih menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan Aceh. Dana tersebut dinilai berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Rencong.
Pernyataan itu disampaikan M Nasir saat menerima Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Nasir, keberadaan Dana Otsus tidak bisa dilepaskan dari upaya Pemerintah Aceh dalam membangun daerah yang pernah dilanda konflik berkepanjangan dan bencana tsunami.
“Itulah sebabnya, Gubernur Mualem (Gubernur Aceh Muzakir Manaf, berupaya keras memperjuangkan Dana Otsus,” katanya.
Nasir mengatakan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk mendukung percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat berbagai kebijakan pembangunan, termasuk keberlanjutan Dana Otsus.
“Kita semua di Pemerintah Aceh wajib menjalankan intruksi Gubernur Mualem,” katanya.
“Seluruh komponen masyarakat Aceh memberi dukungan kepada Gubernur Mualem, termasuk dari DPR Aceh.”
Menjawab berbagai keraguan terkait efektivitas Dana Otsus, Nasir meminta publik melihat capaian pembangunan berdasarkan data yang tersedia.
“Kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan Aceh turun sekitar 16 persen. Aceh memulai pembangunan dari kondisi yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami,” katanya.
Ia menjelaskan, saat Dana Otsus mulai dikucurkan pada 2008, tingkat kemiskinan Aceh berada di angka sekitar 28 persen. Bahkan, jika dampak tsunami dihitung secara menyeluruh, angka kemiskinan diperkirakan mencapai 32 persen.
“Itu tidak termasuk hitungan ketika bencana tsunami. Diperkirakan angka kemiskinan sebenarnya 32 persen,” katanya.
“Saat ini, angka kemiskinan sekitar 12 persen, artinya penurunannya mencapai 16-20 persen, itu sangat signifikan.”
Pemerintah Aceh kini menargetkan angka kemiskinan turun hingga enam persen pada 2030 sesuai arah pembangunan nasional. Karena itu, keberlanjutan Dana Otsus dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga tren positif tersebut.
“Karena itu, dukungan Dana Otsus sangat penting. Kita meminta Dana Otsus 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional,” katanya.
Selain isu kemiskinan, revisi UUPA juga dinilai memiliki dampak strategis terhadap upaya pengurangan pengangguran melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal.
Nasir menyebutkan, sejumlah ketentuan dalam UUPA berkaitan langsung dengan pengembangan sektor energi dan program hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Itu terkait erat dengan program hilirisasi dari Presiden Prabowo yang diterjemahkan dalam visi dan misi Mualem (Muzakir Manaf)-Dek Fadh (Fadhlullah),” katanya.
Ia mencontohkan pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
Nasir menjelaskan, SKK Migas dan Mubadala Energy mengusulkan pengolahan gas dan kondensat dilakukan melalui fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di lepas pantai sebelum disalurkan ke fasilitas penerima darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Namun, Pemerintah Aceh menginginkan pengolahan dilakukan di darat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan lebih besar dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal serta multiplier effect lainnya,” katanya.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”
Menurut Nasir, keberadaan fasilitas pengolahan di darat juga akan mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha baru, memperkuat industri turunan, serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Jadi, Blok Andaman ini menjadi salah satu faktor yang berefek pada penurunan angka pengangguran,” ujarnya.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi
