KKP Survei 13 Muara Dangkal di Aceh

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, yang bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026). Dok. Ist

KKP lakukan survei 13 pelabuhan di Aceh untuk atasi muara dangkal yang hambat nelayan dan picu risiko banjir di pesisir.

KLIK CHANNELKU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai bergerak cepat merespons persoalan pendangkalan muara sungai dan pelabuhan perikanan di Aceh yang selama ini dikeluhkan nelayan.

Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan langsung Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, yang bertemu Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).

Permana menyebutkan, kehadiran tim KKP merupakan tindak lanjut dari surat resmi Pemerintah Aceh terkait kondisi muara yang mengalami sedimentasi parah dan mengganggu aktivitas melaut.

“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Permana.

Ia menjelaskan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari guna melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang menjadi prioritas penanganan.

Lokasi yang akan ditinjau meliputi Lampulo di Banda Aceh, Idi di Aceh Timur, Lambada di Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro di Pidie, Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja di Pidie Jaya, Kuala Peudada di Bireuen, Kuala Pusong di Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane di Aceh Utara, Kuala Anak Laut di Singkil, Kuala Ujung Baroh di Aceh Barat, serta Kuala Ujung Serangga di Aceh Barat Daya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan, persoalan muara dangkal harus ditangani secara menyeluruh karena menyangkut hajat hidup masyarakat pesisir.

“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar 6 juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.

Selain menghambat aktivitas nelayan, pendangkalan muara juga dinilai berpotensi memperparah banjir di kawasan permukiman.

“Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke permukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” katanya.

Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga meminta perhatian pemerintah pusat untuk menangani abrasi yang semakin mengancam wilayah pesisir.

“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.***

Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi