Gubernur Perkuat JKA dan Akselerasi Program
![]() |
| Gubernur pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026, Selasa (5/5/2026). Dok. Ist |
Gubernur Aceh dorong penguatan JKA berbasis data, percepatan TKD, dan target RKPA 2027 demi layanan publik lebih optimal.
KLIK CHANNELKU - Gubernur Aceh kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh bulan Mei 2026 yang berlangsung pada Selasa (5/5/2026). Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran melalui pendekatan berbasis data.
“Kita memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan ditujukan untuk memperkuat keberlanjutan program serta kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Gubernur.
Menurutnya, penyempurnaan program JKA terus dilakukan melalui regulasi Peraturan Gubernur, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal di tengah dinamika kebutuhan.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendorong percepatan pelaksanaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menegaskan agar seluruh perangkat daerah segera menuntaskan aspek administrasi sehingga paket kegiatan dapat masuk tahap kontraktual sesuai jadwal.
Dalam arah kebijakan pembangunan, Gubernur turut mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang ditargetkan rampung paling lambat 30 Juni 2026. Penyusunan tersebut difokuskan pada belanja prioritas dengan pendekatan money follow program serta evidence-based budgeting.
Selain penguatan program, langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian. Gubernur menilai komunikasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan dukungan terhadap agenda pembangunan Aceh.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam menghadapi agenda strategis daerah, termasuk revisi UUPA sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal.
“Di tengah sorotan publik, kita harus menjawab dengan kinerja, bukan polemik. Kita tidak sekadar mengelola anggaran, tetapi mengelola kepercayaan rakyat,” pungkas Gubernur.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala SKPA, Kepala Biro, serta perwakilan lembaga dan staf khusus.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi

