Kemenag–UAE Sepakat Genjot EdTech Pendidikan Islam

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amian dan Dirjen Yayasan Khalifa Mohamed Haji Al Khouri tandatangani LoI. Dok. Kemenag RI

Kemenag dan Yayasan Khalifa Bin Zayed Al Nahyan tanda tangani LoI di Solo untuk mengembangkan pendidikan Islam lewat teknologi EdTech.

Solo – Kementerian Agama RI menjalin kerja sama baru dengan Yayasan Khalifa Bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab untuk memperkuat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) oleh Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin dan Mohamed Haji Al Khouri selaku Dirjen Yayasan Khalifa, Rabu (19/11/2025).

Penandatanganan berlangsung di Solo, bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan delegasi UEA yang hadir untuk meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia. Momen ini menjadi perhatian karena membuka peluang besar pemanfaatan teknologi pendidikan di madrasah.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan komitmen dua pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. “Ini selaras dengan upaya Kemenag melakukan penguatan lembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia melalui inovasi pembelajaran modern, inklusif, dan terukur,” sebut Kamaruddin Amin.

Yayasan Khalifa disebut akan berbagi praktik terbaik program EdTech yang diterapkan di Uni Emirat Arab, dengan fokus pada peningkatan mutu pengajaran, hasil belajar, perluasan akses digital, hingga penguatan kapasitas kelembagaan di bawah binaan Kemenag.

Kamaruddin Amin juga menyebut Kemenag siap memberikan dukungan penuh melalui koordinasi kelembagaan dan kerja sama dengan otoritas pendidikan nasional maupun daerah. Dukungan itu mencakup penyediaan lembaga pendidikan, guru, serta data untuk pelaksanaan dan evaluasi program yang akan dijadikan proyek percontohan.

Ia menambahkan, Kemenag juga mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Apabila dimungkinkan, kita akan mengintegrasikan inisiatif EdTech dalam program pengembangan pendidikan Islam yang lebih luas, termasuk menyediakan sumber daya, kebijakan, atau dukungan teknis yang diperlukan agar adopsi jangka panjang dapat terwujud,” sambungnya.

Penandatanganan LoI tersebut turut disaksikan Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah Saiful Mujab.***

Baca Juga