Mualem Tetapkan 11 Aksi Konkret, SKPA Aceh Dikejar Target Realisasi APBA 2026 dan Persiapan Anggaran 2027
![]() |
| Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026). Dok. Ist |
Mualem menetapkan 11 aksi konkret bagi SKPA Aceh, mulai dari target realisasi APBA 2026 hingga percepatan anggaran 2027.
KLIK CHANNELKU - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan 11 aksi konkret yang harus dijalankan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan menjelang akhir 2026 dan mengawali pelaksanaan program tahun 2027.
Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan itu diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya konsolidasi dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Mualem meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap 11 target yang telah ditetapkan. Agenda tersebut mencakup penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, hingga penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.
Untuk penuntasan APBA 2026, terdapat tiga target utama yang harus diselesaikan. Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan melampaui 95 persen, disertai penyelesaian pekerjaan fisik kegiatan.
Selain itu, Mualem meminta jajarannya memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan persoalan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
"Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD)," kata Mualem.
Sementara itu, enam aksi lainnya diarahkan untuk mempercepat kesiapan pelaksanaan APBA 2027. Seluruh SKPA diminta memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan agar proses penganggaran tidak menghambat pelaksanaan program pada awal tahun.
Mualem juga menetapkan sejumlah tenggat waktu. Pengesahan anggaran ditargetkan selesai sebelum 20 November 2026, sedangkan penandatanganan RKA-DPA harus dituntaskan paling lambat 31 Desember 2026.
Berikutnya, surat keputusan (SK) pengelola anggaran harus sudah diterbitkan sebelum 4 Januari 2027. Setiap SKPA juga diminta memulai kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027.
Adapun penandatanganan kontrak perdana ditargetkan berlangsung sebelum 20 Januari 2027.
Dua aksi konkret lainnya berkaitan dengan peningkatan kinerja perangkat daerah, terutama dalam memastikan pelayanan publik dan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
"Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye," kata Mualem.
Konsolidasi tersebut juga menjadi ruang penyamaan persepsi bagi seluruh SKPA dalam menerjemahkan arahan gubernur menjadi langkah kerja yang terukur. Pemerintah Aceh menginginkan setiap target dapat ditindaklanjuti tanpa menunggu pergantian tahun anggaran.
Setelah pengarahan gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Sesi ini melibatkan pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui tahapan tersebut, setiap SKPA diminta menyusun komitmen dan rencana aksi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Aceh menargetkan penyelesaian agenda pemerintahan pada akhir 2026 berjalan seiring dengan kesiapan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada awal 2027.***
Reporter : Tini ‖ Editor : Tim Redaksi

