Hari Pahlawan 2026, Pemkab Aceh Utara Soroti Pendidikan, Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dr. Fauzan, S.STP., MPA, saat membacakan amanat Hari Pahlawan dalam apel di lapangan Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Selasa (10/11/2026). Dok. Pemkab Aceh Utara

KLIK CHANNELKU – Semangat perjuangan para pahlawan dinilai harus tercermin dalam keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, mulai dari pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga peningkatan kesejahteraan. Tantangan tersebut menjadi pesan penting dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Aceh Utara.

Pesan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dr. Fauzan, S.STP., MPA, saat membacakan amanat Hari Pahlawan dalam apel di lapangan Kantor Bupati Aceh Utara, Landeng, Kecamatan Lhoksukon, Selasa (10/11/2026).

Di hadapan ratusan peserta apel, Fauzan menyampaikan bahwa perjuangan generasi saat ini tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui pengabdian, kerja keras, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa.

“Tanggal 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu lahir dari keyakinan bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan yang tidak mengenal kepentingan pribadi,” ujar Fauzan saat membacakan pidato tersebut.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.” Tema tersebut menekankan bahwa keteladanan para pahlawan harus menjadi landasan dalam menjawab persoalan bangsa sekaligus mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam amanat tersebut, pendidikan, pembangunan berkelanjutan, kedisiplinan bekerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik disebut sebagai wujud nyata semangat kepahlawanan di masa sekarang.

Perhatian juga diarahkan pada amanat konstitusi yang mengatur tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengatur pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Ketiga ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi simbol sejarah yang diperingati setiap tahun.

Amanat itu juga mengaitkan semangat kepahlawanan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah prioritas yang disoroti meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan.

Program pendidikan seperti Sekolah Rakyat turut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup.

Fauzan juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan dunia usaha, lembaga sosial, tokoh agama, kalangan akademisi, pemuda, dan masyarakat luas.***

Reporter : Dede ‖ Editor : Tim Redaksi