Aceh Masuk Status Siaga Darurat hingga Januari 2027, Muzakir Manaf Perintahkan Pemantauan 24 Jam
 |
| Aceh menetapkan siaga darurat bencana hingga Januari 2027. Muzakir Manaf meminta seluruh daerah meningkatkan kesiapan selama 24 jam. Dok. Ist |
KLIK CHANNELKU – Pemerintah Aceh menetapkan langkah siaga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberlakukan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 mulai 11 November 2026 sampai 31 Januari 2027.
Melalui kebijakan tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana, terutama di tengah perkembangan kondisi cuaca dan potensi curah hujan yang diperkirakan berlangsung hingga awal tahun mendatang.
Penetapan status ini merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 mengenai Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Sebagai tindak lanjut, Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar memperkuat kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipasi sesuai tugas masing-masing.
Salah satu instruksi yang ditekankan adalah pengawasan kondisi wilayah seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana harus segera dilaporkan kepada pihak terkait untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan.
Pemerintah Aceh juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat dilakukan secara terkoordinasi.
Di sisi sumber daya manusia, seluruh SKPA diminta menyiapkan personel yang bisa langsung diterjunkan ketika kondisi darurat terjadi. Kesiapan petugas menjadi faktor penting untuk mendukung evakuasi, pelayanan masyarakat, dan penanganan dampak bencana.
Tidak hanya personel, kesiapan peralatan juga menjadi perhatian. BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan mendapat instruksi khusus untuk menyiagakan sarana penanggulangan bencana.
Peralatan yang tersedia harus dapat segera dimobilisasi menuju lokasi terdampak apabila diperlukan. Dengan demikian, proses penanganan darurat diharapkan tidak terhambat oleh persoalan kesiapan logistik maupun perlengkapan teknis.***
Reporter : Maulana ‖ Editor : Tim Redaksi
